Akuntansi Sektor Publik - Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem Penganggaran Sektor Publik terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money.

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting System)

Performance Budgeting System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat menajemen sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Oleh karena itu, anggaran harus dianggap sebagai program kerja.
Anggaran berbasis kinerja memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi hasil kerja dengan tujuan memaksimumkan output yang dapat dihasilkan dari input tertentu.

Tiga unsur pokok anggaran berbasis kinerja, yaitu:
a.    Pengeluaran pemerintah dikelompokkan menurut program dan kegiatan.
b.    Performance measurement (pengukuran hasil kerja).
c.    Program reporting (pelaporan program).

Ciri-ciri anggaran berbasis kinerja:
a.    Klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan.
b.    Penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan.
c.    Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output.
d.    Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja.

Kelebihan anggaran berbasis kinerja:
a.    Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
b.    Merangsang partisipasi motivasi aktif unit-unit operasional melalui proses usul dari bawah dan
       penilaian anggaran yang bersifat aktual.
c.    Meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada setiap tingkat
       eksekutif.
d.    Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari
       segi efisiensi.
e.    Dapat menghindarakan pemborosan.

Kelemahan anggaran berbasis kinerja:
a.    Cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan kebijaksanaan dan
       penentuan anggaran.
b.    Tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung dampak dari
       setiap keputusan.
c.    Tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif.