New Public Management - Akuntansi Sektor Publik

ANGGARAN DENGAN PENDEKATAN NEW PUBLIC MANAGEMENT  

 Pendekatan  baru  dalam  sistem  anggaran  publik  tersebut  cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
1.  Komprehensif/komparatif 
2.  Terintegrasi dan lintas departemen 
3.  Proses pengambilan keputusan yang rasional  
4.  Berjangka panjang  
5.  Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas  
6.  Analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost  
7.  Berorientasi output, dan outcome (value for money), bukan sekedar input.  
8.  Adanya pengawasan kinerja. 
                          
Perubahan      dalam     pendekatan      penyusunan       anggaran  harus    tetap berpegang   pada   prinsip-prinsip   pengelolaan   keuangan   yang   baik.   Prinsip manajemen  keuangan  daerah  yang  diperlukan  untuk  mengontrol  kebijakan  pengelolaan keuangan tersebut meliputi: 

1.  Akuntabilitas  
     Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran
     mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan
     dipertanggungjawabkan  kepada  legislatif   dan   masyarakat. 
2.  Value for Money 
     Value     for   money     berarti    diterapkannya       tiga   prinsip    dalam     proses penganggaran
     yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Ekonomi  berkaitan dengan pemilihan dan
    penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.
    Efisiensi berarti bahwa penggunaan  dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan
    output yang maksimal  (berdaya  guna).  Efektivitas  berarti  bahwa  penggunaan  anggaran 
    tersebut  harus  mencapai  target-target  atau  tujuan  kepentingan  publik.
3.  Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity) 
     Pengelolaan   keuangan   harus   dipercayakan   kepada   staf   yang   memiliki integritas dan
     kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk terjadinya penyimpangan dan
     kecurangan/korupsi dapat diminimalkan.  
4. Transparansi  
    Transparansi   adalah   keterbukaan   dalam   membuat   kebijakan-kebijakan keuangan sehingga
    dapat diketahui dan diawasi oleh lembaga legislatif dan  masyarakat.
5.  Pengendalian.  
     Penerimaan  dan  pengeluaran  harus  selalu  dimonitor,  yaitu  dibandingkan  antara  yang
     dianggarkan  dengan  yang  dicapai.  Untuk  itu  perlu  dilakukan analisis  varians  (selisih)
     terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  agar  dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya
     varians dan tindakan antisipasi ke depan. 

         Prinsip-prinsip  yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  tersebut  harus senantiasa  dipegang  teguh  dan  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  organisasi publik karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar, yaitu: 
1.  Hak   untuk   mengetahui   (right   to   know),   yaitu   hak   untuk   mengetahui kebijakan-
     kebijakan,  keputusan  serta  alasan  dilakukannya  suatu  kebijakan dan keputusan tertentu yang
    diambil oleh organisasi publik. 
2.  Hak  untuk  diberi  informasi  (right  to  be  informed)  yang  meliputi  hak  untuk diberi
     penjelasan  secara  terbuka  atas  permasalahan-permasalahan  tertentu  yang menjadi perdebatan
     publik. 
         Seiring  dengan  semangat  reformasi  sektor  publik  yang  salah  satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk    mengembangkan         pendekatan      yang     lebih   sistematis    dalam     sistem penganggaran sektor publik.
Beberapa teknik penganggaran sektor publik, yaitu: anggaran  kinerja  (performance  budgeting),  Zero  Based  Budgeting  (ZBB),  dan  Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).